Heronesia.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memberhentikan dengan
tidak hormat kadernya, GS Vicky Lumentut. Vicky adalah Ketua Dewan Pimpinan
Daerah Partai Demokrat Sulawesi Utara yang juga menjabat sebagai Wali Kota
Manado. Vicky menjabat sebagai wali kota selama dua periode, yakni 2010-2015
dan dilantik kembali pada 2016.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan
mengatakan pemberhentian itu terkait dengan pindahnya Vicky ke Partai NasDem.
Demokrat menduga, keputusan pindah partai itu terkait dengan kasus hukum yang
tengah menjerat Vicky.
"Patut diduga bahwa pindahnya yang bersangkutan ke
Nasdem terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya," kata
Hinca melalui keterangan tertulis pada Jumat, 28 September 2018.
Hinca membeberkan kronologis pindahnya Vicky ke Partai
NasDem. Menurut Hinca, Vicky masih menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-17
Partai Demokrat yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada 17
September lalu. Vicky juga mengikuti konsolidasi DPP dan Ketua Dewan Pimpinan
Daerah Partai Demokrat se-Indonesia.
Sepuluh hari kemudian, kata Hinca, DPP Demokrat mengetahui
Vicky berada di kantor Partai NasDem dan hampir dipastikan bergabung ke partai
yang dipimpin Surya Paloh itu.
Dua hari lalu, Hinca melanjutkan, Partai Demokrat mendengar
kabar adanya masalah hukum yang terkait dengan Vicky. Hinca mengaku mendapat
kabar bahwa Vicky sudah dua kali dipanggil Kejaksaan Agung atas perkara dugaan
tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014.
Pemanggilan pertama dan kedua, ujar Hinca, terjadi pada 24
Agustus dan 24 September. Hinca berujar Vicky diagendakan kembali diperiksa
sebagai saksi pada 2 Oktober mendatang. Hinca mengatakan partai telah berusaha
mengklarifikasi informasi ini ke Vicky, tetapi nihil hasil.
"Kami telah berusaha berkomunikasi dengan Vicky untuk
mendapatkan penjelasan dan klarifikasi, tetapi sama sekali tidak
berhasil," kata anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Berdasarkan kronologistersebut, kata Hinca, Demokrat menduga
Vicky tengah mencari lokomotif perlindungan politik atas kasus yang tengah dia
hadapi. Sebab, Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan politikus Partai NasDem.
Setelah memberhentikan Vicky secara tidak hormat, DPP
Demokrat mengambil alih kepemimpinan DPD partai di Sulawesi Utara.
Loading...