Heronesia.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad
Zainul Majdi menyatakan siap jadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo
di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Ditemui di Kantor ICMI, Jakarta Pusat, Rabu (11/7), TGB juga
menegaskan siap menerima sanksi atau risiko apapun, termasuk mengundurkan diri
dari Partai Demokrat terkait sikap politiknya itu.
"Kalau bertentangan dengan partai saya tetap pada
posisi saya, keputusan saya untuk mendukung Bapak Jokowi. Kalau ada risiko atas
pilihan itu, ya, saya akan hadapi," kata TGB seraya menegaskan sikap
politiknya sebagai pilihan pribadi dan tidak mewakili partai.
Terkait kesiapan menjadi cawapres Jokowi, Gubernur NTB itu
ingin berkontribusi dalam posisi jabatan publik manapun untuk berbakti bagi
bangsa Indonesia.
"Suatu kehormatan yang luar biasa. Terlepas dari
kesadaran keterbatasan, kemampuan secara individu, tetapi siapapun anak bangsa
jangankan dalam posisi itu [cawapres], dalam posisi apapun yang bisa bekerja
untuk republik yang kita cintai ini, ya tentu itu suatu kehormatan," kata TGB
saat ditemui di Kantor ICMI, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
TGB menilai kepemimpinan Jokowi selama empat tahun terbilang
berhasil.
Menurutnya, Jokowi membawa perubahan di tingkat regional
maupun di tingkat nasional.
"Berdasarkan pencermatan terhadap pelaksanaan
pemerintahan beliau selama empat tahun. Nah itu basisnya," ujarnya.
TGB mengakui hingga saat ini belum berkomunikasi dengan
Ketua Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikapnya mendukung Jokowi.
Di sisi lain ia meyakini partai yang menaunginya tak akan
pernah mengeluarkan larangan atau sanksi bagi para kader yang menyuarakan
aspirasi maupun bentuk dukungan terhadap calon tertentu.
"Sepemahaman saya tidak pernah ada larangan untuk
menyuarakan aspirasi. apalagi aspirasi itu aspirasi saya pribadi," ujar
TGB.
"Saya juga sudah cukup lama meminta waktu bertemu
dengan bapak ketum tapi mungkin karena beliau banyak kesibukan yang lain
sehingga sampai sekarang belum diberi waktu atau belum ada kesempatan,"
imbuhnya.
TGB sebelumnya menyatakan bahwa perubahan kepemimpinan
nasional dapat menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah ekonomi
khusus di Mandalika dan NTB, yang saat ini tergolong sukses.
"Jadi ini harus dituntaskan, perlu kita dukung.
Dibutuhkan dua periode untuk tuntaskan visi, misi dan transformasi," kata
TGB saat berkunjung ke kantor CNN Indonesia, Jakarta. (wis)
Loading...