Heronesia.com - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais
mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Amien, KPK cenderung gencar
memburu kasus korupsi dengan nilai yang tidak terlalu besar. Sementara,
korupsi-korupsi kakap jarang diburu oleh lembaga itu.
"Dengan firm (tegas) saya mengatakan, KPK saja
merupakan lembaga obstruction of justice. Yang OTT Rp100 juta dikejar.
Betul-betul, situasi kita ini penuh dengan diskriminasi," ujar Amien dalam
halal bihalal Muhammadiyah di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 4
Juli 2018.
Amien menyampaikan ada banyak kasus korupsi besar yang
seharusnya diprioritaskan pengungkapannya oleh KPK. Amien menilai kondisi ini
merupakan suatu bentuk diskriminasi penindakan hukum yang menjadi tanggung
jawab pemerintahan Jokowi-JK.
"Apa yang tidak tebang pilih di negeri kita ini? Lihat
regulasi hukum, yang kecil dikejar-kejar, yang gede mana mungkin," ujar
Amien.
Lebih lanjut, Amien juga menilai pemerintahan Jokowi-JK yang
saat ini berusia empat tahun melakukan diskriminasi di bidang ekonomi, politik,
sosial, hingga agama.
Diskriminasi di bidang ekonomi adalah makin tingginya jurang
pemisah antara kalangan kaya dan miskin. Sementara di bidang politik, Jokowi
dinilai begitu gemar berupaya memecah belah, juga melemahkan kalangan yang
menjadi oposisi.
"Saya melihat pangkal permasalahan bangsa ini adalah
beberapa pimpinan itu menerapkan demokrasi tapi isinya itu diskriminasi. Jadi
seakan-akan discriminative democracy," ujar Amien.
Loading...